MODERNISASI LAYANAN INFORMASI PEMASYARAKATAN

“Tahun 2012 ini, instalasi SDP ditargetkan pada 315 UPT Pemasyarakatan di 19 wilayah”, ujar Direktur Informasi dan Komunikasi, Haru Tamtomo membuka perbincangannya dengan INFO_PAS, Senin (16/7).
Jakarta, INFO_PAS. Sejak dilantik menjadi Direktur Informasi dan Komunikasi pada 22 Juni lalu, Haru gencar merapatkan barisan guna meningkatkan kinerja jajarannya, mengingat dua program unggulan Ditjen Pemasyarakatan 2012 ini, yakni Sistem Database Pemasyarakatan dan SMS Gateway  adalah hajat Direktorat Infokom. Selain itu, di tahun ini juga, Haru menargetkan dapat menyusun Roadmap layanan informasi.

Selanjutnya, Haru Tamtomo mengatakan, bahwa SMS Gateway dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah program yang telah dibangun sejak tahun 2011, bahkan SDP sudah dibangun sejak 2008. Di dalam SDP nantinya akan disediakan informasi mendetail mengenai identitas narapidana, misalnya sidik jari, ciri fisik, data tanggal masuk tahanan, masa sepertiga tahanan, separuh masa pidana, dua pertiga masa pidana bahkan keberadaan napi di blok apa dengan teman sekamarnya siapa pun dapat diketahui.

Haru mengatakan, SDP sangat berguna untuk mengawasi manajeman Lapas/Rutan. Ditjen Pemasyarakatan yang berkantor di Jakarta dapat memantau, mengawasi dan mendeteksi lapas/rutan dimana saja, blok mana yang spesial yang hanya dihuni 1 sampai 2 orang, serta kondisi tiap-tiap kamar melalui fitur-fitur yang ada dalam SDP. “Apabila blok berwarna merah artinya over kapasitas, warna hijau masih longgar, dan kuning artinya sesuai kapasitas,”ujar Haru. “Ini juga berguna untuk mengeliminir terjadinya pungutan liar di UPT Pemasyarakatan,”tambah Haru.

Lebih lanjut Haru juga mengatakan, bagi masyarakat awam yang ingin mengetahui kondisi Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan dalam angka yang up-to date dan real time dapat mengakses alamat web smslap.ditjenpas.go.id yang lahir dari program SMS Gateway.

Program ini dibuat demi memenuhi informasi kepada publik. Dengan program ini, publik dapat mengakses layanan informasi secara proaktif tentang jumlah penghuni berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan jenis pidana; jumlah penghuni berdasarkan kategori pembinaan, pemberian hak dan kesehatan/jenis penyakit; klien BAPAS;  jumlah benda sitaan dan barang rampasan berdasarkan tingkat pemeriksaan persidangan, kategori titipan, kategori rampasan dan kategori status dan lain-lain.

“Data penghuni harian diperbaharui setiap pukul 14.00, setiap hari saya menerima menerima daily report  mengenai UPT mana saja yang sudah dan belum melakukan konsolidasi data via SDP,”kata Haru. “kedepan kita berharap, konsolidasi data via SDP dapat menjadi salah satu indikator penilaian UPT terbaik,”harapnya.

Masalah Sumber Daya Manusia  menjadi permasalahan lain operasional SDP yang harus segera diatasi. Haru menilai belum semua SDM di UPT siap. Contohnya, SDM di Indonesia Timur yang belum sepenuhnya bisa memahami dan mengoperasikan sistem komputer yang mengontrol pelayanan terpadu.

Meski demikian, Haru mengatakan diakhir tahun 2012 diharapkan sistem database sudah dapat diimplementasikan diadopsi oleh semua UPT Pemasyarakatan. Pada 2013, Kemenkumham menargetkan sistem tersebut sudah running dan terkoneksi secara menyeluruh di UPT Pemasyarakatan di Indonesia. (SW)